Gelar Lomba Orasi, Polri Dinilai Terbuka Terhadap Kritik
Divisi Humas Polri menyelenggarakan lomba orasi guna memperingati International Human Rights Day atau Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, yang jatuh pada 10 Desember 2021 mendatang.
Pesertanya antara lain para aktivis, mahasiswa, buruh, tani, dan masyarakat umum dengan tema tentang HAM, serta berhadiah total puluhan juta rupiah.
Penyelanggaraan Lomba Orasi Unjuk Rasa yang memperebutkan Piala Kapolri 202 ini, disambut baik Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi). Sebab dipandang sebagai salah satu terobosan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Ini salah satu inovasi luar biasa dan baru terjadi di kepemimpinan Polri yang sekarang. Ini bisa menjadi salah satu upaya penanganan serta kanalisasi aspirasi masyarakat,” kata Ketua Umum Presidium Pusat (PP) Hikmahbudhi, Wiryawan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 November 2021.
Selain ide yang cemerlang, kompetisi ini dianggap memperlihatkan bahwa Polri merupakan institusi yang terbuka yang tidak anti-kritik.
“Ini merupakan jawaban atas kritik terhadap Polri. Bahwa mereka mendengar, sehingga terus melakukan pembenahan dengan berbagai cara,” ujarnya.
Seiring dengan itu, citra Polri dan hubungan yang kembali rekat dengan masyarakat, diyakini bisa terbantu dengan adanya perlombaan orasi ini. Hal ini bisa terwujud, tentunya juga dibarengi peningkatan komitmen Polri yang humanis dan profesional.
“Lomba ini menunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik. Langkah perbaikan yang dilakukan sangat akomodatif. Pembenahan dilaksanakan mulai dari pucuk pimpinan,” ungkap Wiryawan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Hikmahbudhi Ravindra menambahkan, lomba orasi ini menegaskan bahwa komitmen Kapolri dalam mewujudkan Polri yang Presisi begitu tinggi.
“Ini juga menjadi kesempatan bagi Polri dalam menerima kritik dari para orator yang mewakili suara publik,” tandas Ravindra.
Ravindra pun berharap, selain menjadi ajang edukasi, kompetisi tersebut juga menjadi upaya lainnya dalam perbaikan Polri sesuai apa yang dicita-citakan Kapolri dan masyarakat.
“Ini juga menjadi kritik konstruktif bagi Polri, demi menjaga demokrasi dan tegaknya negara hukum,” katanya.
Sumber : VIVA
