Makassar – Dalam suatu langkah strategis untuk mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang aman dan berintegritas di Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel telah bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Mereka baru saja menandatangani perjanjian kerjasama yang menjadi dasar solid untuk pendekatan keamanan dan netralitas yang akan ditempuh jelang Pilkada 2024.
“PKS ini (merupakan) tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Polri dan KPU yang ditandatangani pada 2022 oleh Kapolri dan Ketua KPU Pusat,” tutur Irjen Pol Andi Rian Djajadi saat memimpin acara penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Ballroom Hotel Harper di Kota Makassar.
Peran semua pihak dinilai penting bagi penyelenggaraan Pilkada yang tidak hanya aman tapi juga bebas dari segala pengaruh yang dapat memberatkan salah satu pihak. “Kita semua harus bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada berlangsung, serta memastikan situasi tetap kondusif,” tegas Kapolda Sulsel.
Kerjasama ini tidak lepas dari pengarahan Presiden Joko Widodo yang menyerukan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada yang kompleks dengan harapan pelaksanaannya jujur dan adil. Kapolda mendukung peran serta masyarakat untuk memastikan keamanan dan rasa kebersamaan tetap terjaga, serta menolak setiap provokasi yang berpotensi memicu konflik.
Upaya Polda Sulsel dalam mempersiapkan diri menghadapi Pilkada tidak terbatas pada kerjasama saja. Telah diumumkan Operasi Mantap Praja Pallawa yang akan secara resmi dimulai pada tanggal 1 Agustus 2024. “Ada 15.000 anggota yang diterjunkan secara bertahap, sesuai dengan tahapan,” jelas Andi Rian. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak dengan para personel yang siap disiagakan.
Efisiensi dalam pengamanan ini juga dilihat dari pembentukan pola pengamanan sistem rayonisasi bagi personel Satbrimob Polda Sulsel. Pemerintahan setempat turut hadir dalam berbagai kegiatan pra-Pilkada, memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah kepolisian daerah.
Selain kerjasama dan operasi keamanan, Polda Sulsel turut mengaktifkan patroli cyber dalam rangka menangani potensi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang kerap muncul di media sosial. Aksi preventif ini menjadi bagian penting dalam mencegah adanya black campaign yang dapat merusak tatanan demokrasi.
Kerjasama antara KPU dan Polda Sulsel ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan Pilkada yang berlangsung dalam koridor keamanan, ketertiban, dan integritas. Inisiatif tersebut menjadi harapan baru bagi warga Sulawesi Selatan dalam menantikan pemilihan kepala daerah yang tidak hanya demokratis namun juga berintegritas tinggi.