tiroe.com – Presidensi G20 Indonesia akan mendorong lembaga keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki akses permodalan dan pasar yang lebih luas.
Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Talkshow The Jakarta Post Spotlight #12: G20 Digital Transformation: Resilient MSMEs for Global Economic Recovery di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara.
“Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di rasakan di dalam setiap negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini Pemerintah masih berupaya mencapai target tingkat inklusi keuangan domestik 90 persen yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 2024. Pencapaian inklusi keuangan yang diamanatkan juga harus didukung oleh literasi keuangan, khususnya bagi UMKM. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah Indonesia melalui OJK dan Bank Indonesia terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.
Saat ini, pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga seluruh wilayah di Indonesia dapat mengakses Internet. Semua itu didukung oleh regulasi yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian investasi.
Baca Juga : Sri Mulyani Siapkan Dana Pemilu 3 Provinsi Baru Papua
Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. UMKM telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Untuk itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN) dengan misi mendukung kelangsungan usaha UMKM dan memberikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.
Menghadapi ancaman inflasi ekonomi global akibat pandemi dan dampak konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani meyakini UMKM dapat berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan jaring pengaman sosial. Khususnya, ancaman konflik yang bisa memicu krisis pangan dan energi.
Untuk itu Pemerintah telah mengalokasikan tambahan pendapatan negara yang akan difokuskan pada tiga aspek.
“Pertama, untuk melindungi masyarakat di fase pemulihan ekonomi dari pandemi. Kedua, untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat yang bersamaan memastikan kesehatan dan keberlanjutan anggaran pemerintah,” ucap Sri Mulyani.
Optimisme ini bermula dari pengelolaan anggaran yang sangat baik hingga saat ini. Bahkan dengan beberapa negara yang tidak memiliki dana, Pemerintah Indonesia masih memiliki cadangan yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian.
Indonesia Bakal Pamerkan Keberhasilan Reformasi Struktural di Ajang G20