Penegakan Hukum Bidang Obat dan Makanan, Badan POM Perkuat Sinergi dengan Polri
JAKARTA – Kepala Badan POM Penny K Lukito melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kegiatan yang berlangsung Selasa kemarin (23/11/2021) tersebut merupakan upaya memperkuat kerja sama dan koordinasi antara Badan POM dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan,
Sebelumnya Badan POM dan Polri telah mencapai kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah diperbarui dan ditandatangani secara desk to desk pertanggal 24 Mei 2021.
Dalam keterangan resmi Badan POM disebutkan, MoU Badan POM dengan Polri tadi telah dimanfaatkan untuk dukungan pengawasan, penyidikan, penindakan serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai/Loka POM) di seluruh Indonesia.
“Pembaruan MoU juga diperluas untuk mengakomodir dukungan bagi tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Penindakan Badan POM, antara lain di bidang penyidikan, intelijen, siber, dan cegah tangkal serta perluasan tanggung jawab pelaksanaan kerja sama di tingkat kabupaten/kota antara Loka POM dan Kepolisian Resor (Polres),” demikian pernyataan Badan POM yang diterima redaksi, Rabu (24/11/2021).
Selain itu, ruang lingkup MoU juga diperluas dengan kerja sama di bidang pengujian dan pengembangan laboratorium, antara lain untuk pengembangan kompetensi SDM pengujian, uji banding antar personil, pengadaan baku pembanding, dan pembangunan jejaring laboratorium investigasi/forensik pada tingkat nasional.
Dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran produk obat dan makanan di seluruh Indonesia secara luring dan daring di masa pandemi, Badan POM mengedepankan pembinaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mampu berdaya saing, dapat memproduksi produk aman, bermanfaat, dan bermutu bagi konsumen.
Dalam rangka mendukung pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 tersebut, pada MoU Badan POM dengan Polri juga telah disepakati untuk melakukan tindak lanjut pengawasan bersama dengan mengedepankan keberpihakan kepada pembinaan dan peningkatan daya saing produk nasional khususnya UMKM. Dalam pelaksanaan kerja sama Badan POM dengan Polri tersebut, akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan mengatur lebih rinci tentang pelaksanaan kerja sama serta sebagai pedoman bagi Badan POM dan jajaran Polri di seluruh Indonesia.
Sumber : investor.id
