Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mendapatkan dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia, Kamis (22/4/2021).
Penghargaan yang ditanda tangani langsung oleh Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumulo berupa prestasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dengan predikat Nilai B, serta prestasi dalam aspek Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dengan predikat nilai BB.
“Reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas dengan orientasi kinerja cepat dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Dari itu kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja maksimal mendukung suksesnya perjalanan pemerintahan di Pamekasan,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam.
Bupati muda yang akrab disapa Mas Tamam juga mengaku prestasi tersebut sebagai salah satu pemicu semangat dan komitmen untuk selalu meningkatkan sektor pelayanan kepada masyarakat, tentunya yang harus juga dilakukan bersama oleh seluruh jajanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
“Predikat ini tentunya semakin membulatkan niat dan tekat kami untuk berkomitmen memberikan yang terbaik kepada masyarakat Pamekasan. Sebab kami meyakini birokrasi yang baik akan berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Prestasi tersebut tidak lepas dari kinerja maksimal yang dilakukan jajarannya selama 2020, sekaligus merealisasikan satu dari lima program prioritas yang digagas. “Komponen penilaian pelaksanaan birokrasi meliputi aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kinerja organisasi,” jelasnya.
“Sementara komponen penilaian dalam prestasi akuntabilitas kinerja, meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja, serta beberapa aspek lainnya,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pemkab Pamekasan memiliki lima program prioritas dibawah kepemimpinan Badrut Tamam, salah satunya adalah reformasi demokrasi. Sedangkan empat lainnya, yakni aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. [pin/suf]